Pendekatan Geografi Untuk Pengembangan Wilayah

Pendahuluan
Bidang ilmu Geografi pada dasarnya mempelajari berbagai komponen fisik muka bumi, mahluk hidup (tumbuhan, hewan dan manusia) di atas muka bumi, ditinjau dari persamaan dan perbedaan dalam perspektif keruangan yang terbentuk akibat proses interaksi dan interrelasinya. Untuk mempermudah mempelajarinya, berbagai persoalan keruangan (spatial problems) dirumuskan dalam rangkaian pertanyaan : Apa jenis fenomenanya? Kapan terjadinya? Di mana fenomena tersebut terjadi? Bagaimana dan kenapa fenomena tersebut terjadi di daerah tersebut dan tidak terjadi di daerah lainnya?

Fenomena keruangan, atau fenomena geografis, baik tentang aspek fisik maupun aspek non-fisik serta interaksi dan interrelasi ke duanya, dalam proses belajar mengajar dapat dimulai dari yang paling sederhana seperti lokasi sekolah, lokasi pasar, kantor kelurahan atau kantor puskesmas, atau lokasi banjir, longsor, gempa bumi, dapat diungkap melalui pertanyaan bagaimana dan kenapa “ada” di tempat tersebut sedang di tempat lain tidak? Selanjutnya, adanya perbedaan kepadatan penduduk di wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan, adanya perubahan pola penggunaan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk sebagai contoh adanya peranan manusia dalam perubahan fisik muka bumi (mans role in changing the face of the earths).

Fenomena keruangan saat ini yang menjadi issue global seperti konflik wilayah perbatasan antar Negara, terbentuknya ketimpangan ekonomi Negara Negara di dunia (ada yang sangat kaya dan sangat miskin), dampak perkembangan teknologi informasi yang bersifat “tanpa batas” (borderless) sebagai tantangan geograf di seluruh dunia untuk merespon bahwa “the end of Geography” adalah tidak terjadi. Interaksi dan interrelasi
(*) Makalah disampaikan pada Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Geografi Dalam Persiapan Sertifikasi Guru yang diselenggarakan oleh Ikatan Geograf Indonesia (IGI) bekerjasama dengan Depdiknas di Bandung tanggal 15-18 Nopember 2006.
(**) Staf Pengajar Departemen Geografi FMIPA-UI dan Ketua III IGI Pusat.
antar ruang muka bumi masih nyata dengan adanya issue mengglobalnya penyakit menular yang mematikan seperti kasus penyakit SARS, kolera tahun 60-an, HIV Aids atau kekawatiran dunia saat ini terhadap issue penyakit Avian Influensa atau Flu burung yang memiliki kecenderungan terjadi pandemic.

Sebagaimana bidang ilmu lain, ilmu Geografi juga memiliki alat ukur keruangan seperti jarak antar dua tempat, baik dalam satuan panjang, satuan nilai ekonomi dan satuan waktu, dan satuan luas (biasanya diekspresikan dalam bidang datar) dalam hektar atau km2, hasil perhitungan jumlah obyek, baik berdiri sendiri maupun dalam satuan luas (kepadatan) atau dalam satuan ratio. Di samping disajikan dalam bentuk diagram, table atau gambar profil, sarana penyajian informasi geografi paling efektif adalah dalam bentuk peta karena sebuah peta dapat memberikan penjelasan fenomena geografis dalam perspektif keruangan. Oleh karena keterbatasan media penyajian ruang muka bumi ke dalam bidang datar maka sebuah peta mensyaratkan adanya skala peta. Kita mengenal istilah skala kecil dan skala besar sesuai dengan tingkat informasi yang akan dihasilkan. Semakin besar skala peta maka informasi atau data yang dihasilkan semakin detil dan sebaliknya. Skala peta sangat tergantung pada tujuan pengguna peta. Teknik membuat peta dipelajari dalam Kartografi sebagai salah satu pelajaran inti dalam Geografi. Dengan adanya kemajuan teknologi computer saat ini dikenal teknologi GIS atau Sistem Informasi Geografi yang mampu menghasilkan sebuah peta relative secara lebih cepat dan akurat. Teknologi GIS juga dapat digunakan sebagai alat bantu analisis geografis.
Secara teoritis, dalam menelaah suatu persoalan keruangan, Geografi memiliki tiga pendekatan utama yaitu (1) analisis spasial, (2) analisis ekologis dan (3) analisis komplek regional sebagai gabungan dari pendekatan (1) dan (2). Pendekatan ke tiga merupakan cara yang lebih tepat digunakan untuk menelaah fenomena geografis yang memiliki tingkat kerumitan tinggi karena banyaknya variable pengaruh dan dalam lingkup multi dimensi (ekonomi, social, budaya, politik dan keamanan). Salah satu contoh adalah telaah tentang pengembangan wilayah.

Pengembangan Wilayah

Kegiatan pengembangan wilayah adalah suatu kegiatan yang memiliki dua sifat yaitu sifat akademis dan sifat birokratis dalam mengelola wilayah. Sifat akademis biasanya menggunakan istilah “seyogyanya” dan sifat terapan biasanya menggunakan istilah “seharusnya”. Dengan demikian, pendekatan geografi, dalam tulisan ini, dapat digunakan dan dapat pula tidak digunakan dalam kegiatan pengembangan wilayah tergantung kemauan politis pemegang kekuasaan. Suatu pendekatan yang sudah dipilih dan diputuskan oleh pengambil keputusan politis maka “harus” dilaksanakan oleh para pelaksana di lapangan dan “tidak boleh” menggunakan yang lain. Produk politik seperti itu biasa disebut Undang Undang atau berbagai peraturan lainnya. Tulisan ini mencoba melakukan elaborasi sistim pembangunan yang berlaku saat ini dengan menggunakan pendekatan geografi.

Berbeda dengan sistim pembangunan pada era orde baru yang bertitik tolak dari GBHN yang berisi garis besar rencana pembangunan yang ditetapkan oleh MPR, sistim pembangunan pada era reformasi saat ini bertolak dari Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang berisi rencana pembangunan (lima tahun) yang disusun oleh Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Saat ini, pemerintah (pemerintah pusat) dan pemerintah daerah, dalam melaksanakan pembangunan mengacu pada UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau dikenal dengan UU Otonomi Daerah sebagai amandemen dari UU nomor 22 dan 25 tahun 1999. Di samping itu berbagai UU lainnya seperti UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU nomor 2 tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang, UU nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan UU lainnya yang telah mendapatkan persetujuan DPR-RI digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan.
Namun demikian pada prakteknya sistim pembangunan saat ini tidak berbeda dengan masa yang lalu karena masih menggunakan istilah pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Bidang pembangunan dijabarkan dalam sector, program dan proyek pembangunan. Proyek merupakan jenjang terrendah dari hirarki istilah dalam pembangunan dan pada tahap ini pelaksanaannya membutuhkan “dana” dan “tanah”. Dan dapat dimengerti, hasil pelaksanaan dari proyek pembangunan tahap inilah yang akan merubah kualitas lingkungan hidup, apakah semakin baik atau sebaliknya malah banyak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat.

Konsepsi pembangunan wilayah pada dasarnya adalah pembangunan proyek proyek berdasarkan hasil analisa data spasial (Sandy dalam Kartono, 1989). Karena yang disajikan adalah fakta spasial maka ketersediaan peta menjadi mutlak diperlukan. Karena keseluruhan proyek berada di tingkat kabupaten/kota maka pemerintah kabupaten/kota mutlak perlu menyiapkan peta peta fakta wilayah dalam tema tema yang lengkap. Dalam lingkup pekerjaan inilah antara lain dituntut peran aktif para ahli geografi.
Pengwilayahan data spasial untuk menetapkan proyek pembangunan disebut wilayah subyektif, sedang wilayah yang ditetapkan untuk suatu bidang kehidupan sebagai tujuan pembangunan (penetapan wilayah pembangunan) disebut wilayah obyektif. Implementasi wilayah pembangunan pada umumnya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Produk akhir dari analisis data spasial disebut “wilayah geografik” sedang cakupan ruang muka bumi yang dianalisis disebut “area/geomer/daerah”.

Saat ini semakin dapat dirasakan bahwa perkembangan suatu daerah tertentu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh daerah sekitarnya mulai dari daerah tetangga sampai daerah yang lebih jauh jaraknya bahkan pengaruh dari bagian bumi lainnya. Dampak globalisasi telah membuktikan hal itu. Oleh karena itu, wilayah sebagai system spasial dalam lingkup kegiatan pengembangan wilayah merupakan subsistem spasial dalam lingkup yang lebih luas. Sebuah kabupaten/kota, dalam kegiatan pengembangan wilayah, di samping menganalisis data spasial kabupaten/kota yang bersangkutan, juga perlu memperhatikan paling tidak bagaimana perkembangan daerah sekitarnya (interregional planning). Sebuah kabupaten/kota tidak dapat hidup sendiri dan oleh karena itu perlu mengadakan kerja sama dengan daerah tetangganya.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, suatu proyek pembangunan daerah dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota sebagai unit terrendah dalam hirarki pembangunan. Proyek terkait dengan jenisnya dan dananya. Setelah jenis dan dananya disediakan maka tahap berikutnya adalah menetapkan di bagian mana dari daerah kabupaten/kota proyek tersebut akan dilaksanakan. Ada beberapa cara untuk menetapkan proyek pembangunan. Cara penetapan proyek biasanya dilakukan, pada tahap awal, melalui suatu kajian akademis antara lain berdasarkan pendekatan geografi, pendekatan ekonomi dan lainnya.

Pendekatan geografi dilakukan melalui tahapan penetapan masalah, pengumpulan data dan analisis data mulai dari kegiatan penyaringan, pengelompokan, klasifikasi data, kegiatan pengwilayahan, korelasi dan analogi. Oleh karena adanya keragaman berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah dan skala waktu pelaksanaan, disusun skala prioritas proyek.
Hasil korelasi secara spasial (tumpang tindih atau overlay peta wilayah) dapat ditunjukan masalah apa sebagai prioritas proyek dan di mana lokasi proyek tersebut dilaksanakan. Dalam pelaksanaanya, pendekatan geografi tidaklah sesederhana itu.

Beberapa cara lain untuk menetapkan proyek pembangunan dapat disebutkan antara lain dengan menerapkan teori Economic Base, Multiplier Effect yang berkaitan dengan teori input-output dan penerapan teori lokasi,(Location Theory), teori pusat (Central Place Theory) dan penerapan teori Kutub Pengembanngan (Growth Pole Theory). .
Teori Lokasi. Paling tidak ada tiga hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan lokasi proyek pembangunan yaitu (1) pengeluaran terrendah (2) jangkauan pemasaran dan (3) keuntungan tertinggi.
Teory Pusat Pelayanan. Pola ideal yang diharapkan terbentuk, asumsi homogin dalam hal bentuk medan, kualitas tanah dan tingkat ekonomi penduduk serta budayanya, Christaller menyajikan bentuk pola pelayanan seperti jejaring segi enam (hexagonal). Bentuk pola pelayanan hexagonal ini secara teoritis mampu memperoleh optimasi dalam hal efisiensi transportasi, pemasaran dan administrasi (Haggett, 2001).
Teori Kutub Pertumbuhan. Berbeda dengan Christaller yang berlatar belakang ahli Geografi, teori Kutub Pertumbuhan diprakarsai dan dikembangankan oleh para ahli ekonomi. Teori ini melahirkan konsep ekonomi seperti konsep Industri Penggerak (leading industry), konsep Polarisasi dan konsep penularan (trickle atau spread effect).

Beberapa kelemahan penerapan cara cara di atas dalam penetapan proyek pembangunan dihadapkan pada factor politis pengambil kebijakan di tingkat kabupaten/kota utamanya pada era otonomi daerah saat ini, factor ketersediaan dana dan bidang tanah tempat dilaksanakannya proyek tersebut. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa pendekatan geografi menjadi factor kunci dalam kegiatan penetapan proyek pembangunan berdasarkan penetapan prioritas secara tepat.

Penutup
Pendekatan geografi dalam pengembangan wilayah paling tidak menggabungkan dua hal yang berbeda dalam substansi analisis yaitu domain akademik dan domain birokratik. Pendekatan geografi yang telah diuraikan di atas adalah suatu pendekatan akademis yang bersifat logis dan rasional karena obyek terapannya dalam konteks ruang muka bumi yang karena sifatnya disebut wilayah. Oleh karena itu peta menjadi instrument dasar, baik pada tahap awal maupun akhir dari kegiatan pengembangan wilayah.
Secara sederhana, karena contoh pengembangan wilayahnya di Indonesia, usaha untuk memperoleh hasil/manfaat yang lebih baik dari kegiatan pengembangan atau pembangunan suatu “wilayah” selalu berorientasi pada kehendak pemegang kedaulatan atas wilayah yang dimaksud yaitu rakyat yang diekspresikan dalam perangkat UU. Karena pada dasarnya kegiatan pengembangan wilayah diarahkan untuk sebesar besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, lahir dan batin, argument dari sudut pandang ekonomi, social budaya dan keamanan tidak dapat diabaikan dalam pengembangan wilayah.
Para peserta pelatihan diharapkan dapat menularkan esensi tulisan ini kepada para murid sekolah, dengan cara sederhana sesuai tingkat sekolahnya, dengan menggunakan kata kunci : location, place dan space, sebagai alat bantu menjelaskan berbagai fenomena geografis dalam perspektif keruangan.
BAHAN BACAAN
Haggett, 2001; “Geography. A Global Synthesis”. Pearson Education Ltd, Prentice Hall,NY.
Sandy, IM dalam Kartono, 1989; “ Esensi Pembangunan Wilayah dan Penggunaan Tanah Berencana” Departemen Geografi FMIPA-UI Jakarta.
Undang Undang Otonomi Daerah, 2005,Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Geografi Regional, 2005; Kumpulan Bahan Kuliah Program Pasca sarjana Ilmu Geografi Departemen Geografi FMIPA-UI .
Pendekatan Geografi dalam Pengelolaan Wilayah

Beberapa waktu lalu, banjir menggenangi beberapa daerah yang termasuk dalam DAS Bengawan Solo. Banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo, Jawa Tengah dan Jawa Timur mengejutkan berbagai pihak dan masyarakat karena luapannya yang sangat luas telah menggenangi wilayah di beberapa kabupaten, mulai dari Sukoharjo, Solo, Karanganyar, Sragen, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik.

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah di daratan yang secara topografis dibatasi oleh igir alam berupa punggung bukit/ perbukitan dan gunung/ pegunungan, dimana wilayah tersebut berfungsi menampung air yang berasal dari presipitasi (curah hujan) yang kemudian mengalirkannya melalui suatu sungai utama yang merupakan single outlet.

Beberapa kalangan dan pakar berpedapat bahwa kerusakan ekositem DAS dan sedimentasi Waduk Serbaguna Wonogiri-lah penyebab utama banjir. Sebenarnya jauh hari sebelumnya, sudah muncul prediksi atau dugaan dari para pakar bahwa usia waduk tidak akan lebih dari 20 – 30 tahun ‘jika’ kondisi sedimentasi akibat erosi lahan di daerah tangkapan waduk dibiarkan terus menerus. Sementara itu pada awal pembuatan Waduk Serbaguna Wonogiri diharapan usia waduk dapat mencapai 100 tahun. Prediksi para pakar tersebut sangatlah berlawanan dengan yang diharapkan sebelumnya. Pada kenyataannya kondisi sedimentasi yang terjadi sungguh diluar prediksi, anak-anak Bengawan Solo di daerah hulu, utamanya di daerah tangkapan airnya telah membawa banyak material sedimen yang tersuspensi pada air yang dialirkannya. Sungai Keduang dilansir sebagai penyumbang terbesar sedimen di Waduk Wonogiri. Banyaknya muatan sedimen pada aliran Sungai Keduang tersebut berkaitan dengan semakin tingginya tingkat erosi yang terjadi akibat maraknya konversi penggunaan lahan dan pola pengelolaan lahan pertanian yang belum mengindahkan konsep dan arahan konservasi tanah.



Ada beberapa faktor penyebab degradasi fungsi hidrologis dan degradasi lahan DAS Bengawan Solo, diantaranya :
1.Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, daerah yang diperuntukkan sebagai kawasan lindung dialihfungsikan menjadi lahan budidaya, kawasan penyangga dialihfungsikan menjadi lahan budidaya semusim dan kawasan produksi dialihfungsikan menjadi permukiman. Kondisi seperti tersebut, sangatlah mudah dijumpai di daerah hulu DAS Bengawan Solo.
2Pola penggunaan lahan belum menyesuaikan dengan kemampuan dan kesesuaian lahan. Lahan yang semestinya hanya untuk kawasan budidaya tahunan dipakai sebagai lahan budidaya tanaman semusim atau bahkan dipergunakan sebagai permukiman. Lahan dengan kemiringan lereng >30% masih difungsikan sebagai lahan pertanian intensif dan dipergunakan juga sebagai lokasi permukiman.
3 Perlakuan terhadap lahan belum memenuhi kaidah-kaidah konservasi lahan. Kaidah-kaidah konservasi lahan sangatlah dipengaruhi oleh faktor geografis atau lokasi dimana lahan tersebut berada. Pengelolaan dan teknik konservasi dari suatu lokasi akan berbeda dengan lokasi yang lainnya, hal ini tergantung pada kondisi tanah, topografi, penggunaan lahan, iklim dan geologi dari lahan yang bersangkutan.
4.Tekanan penduduk atas lahan yang dipicu oleh pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Pertumbuhan penduduk berarti pertambahan kebutuhan akan pangan dan permukiman, dua hal tersebut akan memicu intensifikasi dan ekstensifikasi penggunaan lahan. Daerah tangkapan air disekitar lereng Gunung Merapi dan Gunung Lawu merupakan lahan yang sangat subur dan mempunyai daya tarik keindahan pariwisata sehingga menjadi faktor penarik bagi manusia untuk mengembangkan pemukiman dan pertanian di daerah tersebut.
5. Belum ada peraturan yang mengatur dan mengikat secara jelas mengenai konservasi tanah dan air, sehingga masyarakat sebagai agen pengguna lahan diharuskan menerapkan usaha konservasi tanah dan air secara memadai pada setiap lahan yang digunakannya.

Dalam pengelolaan DAS, secara garis besar, sumberdaya alamnya dapat dipilahkan menjadi dua sumberdaya alam utama, yaitu sumberdaya lahan dan sumberdaya air. Dalam prakteknya, pengelolaan kedua sumberdaya tersebut tidak dapat dipisahkan, namun harus terpadu, karena suatu kegiatan/ usaha pengelolaan salah satu sumberdaya tersebut akan berdampak pada sumberdaya yang lain.
Secara keruangan, karakteristik DAS dapat diklasifikasikan menjadi 3 wilayah, yaitu daerah hulu, daerah tengah dan daerah hilir. Tiap keruangan dari DAS tersebut mempunyai karakteristik dan fungsi yang berbeda, sehingga dalam usaha pengelolaan dan pemanfaatannya pun akan berbeda. Daerah hulu dari suatu DAS berfungsi sebagai kawasan lindung dan tangkapan air bagi keseluruhan wilayah DAS. Daerah tengah dari suatu DAS berfungsi sebagai kawasan penyangga, sedangkan daerah hilir dari suatu DAS berfungsi sebagai kawasa budidaya.

Dalam konsep DAS berlaku hukum sebab akibat yang mengalir dari atas ke bawah, oleh karena itu rusaknya daerah hulu (atas) dan tengah tentunya akan berdampak pada kelestarian wilayah dibawahnya (hilir). Daerah hulu sebagai kawasan lindung mempunyai nilai dan fungsi penting dalam menangkap dan menyimpan air, karena itu terjadinya perubahan tata air di daerah hulu akan berdampak di daerah hilir dalam bentuk perubahan fluktuasi debit air, volume dan tranportasi sedimen serta material yang tersuspensi dalam sistem aliran airnya. Dalam interaksi antar ruang antara daerah hulu dan hilir, keduanya mempunyai keterkaitan dalam hal daur hidrologi. Mengingat pentingnya fungsi daerah hulu dalam sistem tata air suatu DAS, maka daerah hulu harus menjadi salah satu fokus perhatian.

Dalam suatu pembangunan berwawasan lingkungan, maka dalam pendekatannya juga harus menggunakan sistem satuan wilayah yang mengacu pada ruang/ ekosistem lingkungan. DAS sebagai sebuah ruang (space) dan ekosistem seharusnya sudah mulai digunakan sebagai pendekatan dalam pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan karena DAS memiliki fungsi sebagai berikut :
Fungsi keruangan, karena DAS mempunyai ke-khas-an karakteristik dan batas-batas fisik dan yang jelas. Didalamnya terdapat berbagai komponen yang berinteraksi sehingga membentuk sistem terpadu sebagai satu kesatuan ekosistem.

Fungsi hidrologi, karena didalamnya terdapat siklus hidrologi dan proses-proses ikutannya.
Fungsi pembangunan, karena DAS dapat digunakan sebagai satuan wilayah pembangunan dimana pengelolaannya untuk kesejahteraan masyarakat di dalamnya.
Sistem pewilayahan yang sudah ada, dimana batas administrasi selalu dijadikan batas pemisah, tidak akan berhasil untuk mengelola ruang dan ekosistem yang notabene bukan ruang administratif. Sistem pewilayahan yang sudah ada tidaklah harus dirubah, akan tetapi sistem dan pola koordinasi antar wilayah didalam DAS-lah yang harus dibenahi. Akan selalu diperlukan kemauan dan itikad baik dari berbagai pihak demi ruang hidup yang lebih baik untuk kemaslahatan bersama.

1. Pendekatan Keruangan
Pendekatan keruangan merupakan suatu cara pandang atau kerangka analisis yang menekankan eksistensi ruang sebagai penekanan. Eksisitensi ruang dalam perspektif geografi dapat dipandang dari struktur (spatial structure), pola (spatial pattern), dan proses (spatial processess) (Yunus, 1997).

Dalam konteks fenomena keruangan terdapat perbedaan kenampakan strutkur, pola dan proses. Struktur keruangan berkenaan dengan dengan elemen-elemen penbentuk ruang. Elemen-elemen tersebut dapat disimbulkan dalam tiga bentuk utama, yaitu: (1) kenampakan titik (point features), (2) kenampakan garis (line features), dan (3) kenampakan bidang (areal features).
Kerangka kerja analisis pendekatan keruangan bertitik tolak pada permasalahan susunan elemen-elemen pembentuk ruang. Dalam analisis itu dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.
1. What? Struktur ruang apa itu?
2. Where? Dimana struktur ruang tersebut berada?
3. When? Kapan struktur ruang tersebut terbentuk seperti itu?
4. Why? Mengapa struktur ruang terbentuk seperti itu?
5. How? Bagaimana proses terbentukknya struktur seperti itu?
6. Who suffers what dan who benefits what? Bagaimana struktur
Keruangan tersebut didayagunakan sedemikian rupa untuk kepentingan manusia.
Dampak positif dan negatif dari keberadaan ruang seperti itu selalu dikaitkan dengan kepentingan manusia pada saat ini dan akan datang.
2. Pendekatan kelingkungan
Pendekatan ekologi/lingkungan merupakan pendekatan berdasarkan interaksi yang terjadi pada lingkungan.Pendekatan ekologi dalam geografi berkenaan dengan hubungan kehidupan manusia dengan lingkungan fisiknya.Interaksi tersebut membentuk sistem keruangan yang dikenal dengan Ekosistem.Salah satu teori dalam pendekatan atau analisi ekologi adalah teori tentang lingkungan.Geografi berkenaan dengan interelasi antara kehidupan manusia dan faktor fisik yang membentuk sistem keruangan yang menghubungkan suatu region dengan region lainnya.Adapun ekologi, khususnya ekologi manusia berkenaan dengan interelasi antara manusia dan lingkungan yang membentuk sistem ekologi atau ekosistem.

Dalam analisis ekologi, kita mencoba menelaah interaksi antara manusia dengan ketiga lingkungan tersebut pada suatu wilayah atau ruang tertentu.Dalam geografi lingkungan, pendekatan kelingkungan memiliki peranan penting untuk memahami fenomena geofer.
Dalam pendekatan ini penekanannya bukan lagi pada eksistensi ruang, namun pada keterkaitan antara fenomena geosfera tertentu dengan varaibel lingkungan yang ada. Dalam pendekatan kelingkungan, kerangka analisisnya tidak mengkaitkan hubungan antara makluk hidup dengan lingkungan alam saja, tetapi harus pula dikaitkan dengan:
(1) fenomena yang didalamnya terliput fenomena alam beserta relik fisik tindakan manusia.
(2) perilaku manusia yang meliputi perkembangan ide-ide dan nilai-nilai geografis serta kesadaran akan lingkungan.

Dalam sistematika Kirk ditunjukkan ruang lingkup lingkungan geografi sebagai berikut. Lingkungan geografi memiliki dua aspek, yaitu lingkungan perilaku (behavior environment) dan lingkungan fenomena (phenomena environment). Lingkungan perilaku mencakup dua aspek, yaitu pengembangan nilai dan gagasan, dan kesadaran lingkungan. Ada dua aspek penting dalam pengembangan nilai dan gagasan geografi, yaitu lingkungan budaya gagasan-gagasan geografi, dan proses sosial ekonomi dan perubahan nilai-nilai lingkungan. Dalam kesadaran lingkungan yang penting adalah perubahan pengetahuan lingkungan alam manusianya.
Lingkungan fenomena mencakup dua aspek, yaitu relik fisik tindakan manusia dan fenomena alam. Relic fisik tindakan manusia mencakup penempatan urutan lingkungan dan manusia sebagai agen perubahan lingkungan. Fenomena lingkungan mencakup produk dan proses organik termasuk penduduk dan produk dan proses anorganik.

Studi mandalam mengenai interelasi antara fenomena-fenomena geosfer tertentu pada wilayah formal dengan variabel kelingkungan inilah yang kemudian diangap sebagai ciri khas pada pendekatan kelingkungan. Keenam pertanyaan geografi tersebut selalu menyertai setiap bentuk analisis geografi. Sistematika tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.
Kerangka umum analisis pendekatan kelingkungan dapat dicontohkan sebagai berikut.
Masalah yang terjadi adalah banjir dan tanah longsor di Ngroto Pujon Malang.
Untuk mempelajari banjir dengan pendekatan kelingkungan dapat diawali dengan tindakan sebagai berikut. (1) mengidentifikasi kondisi fisik di lokasi tempat terjadinya banjir dan tanah longsor. Dalam identifikasi itu juga perlu dilakukan secara mendalam, termasuk mengidentifikasi jenis tanah, tropografi, tumbuhan, dan hewan yang hidup di lokasi itu.
(2) mengidentifikasi gagasan, sikap dan perilaku masyarakat setempat dalam mengelola alam di lokasi tersebut.
(3) mengidentifikasi sistem budidaya yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup (cara bertanam, irigasi, dan sebagainya).
(4) menganalisis hubungan antara sistem budidaya dengan lingkungan masyarakat.

Sumber :  DR. Djoko Harmantyo, MS
Staf Pengajar Departemen Geografi FMIPA-UI
Disusun untuk memenuhi permintaan Panitia Penyelenggara Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Geografi Dalam Persiapan Sertifikasi Guru.